TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP ke politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi keterangan Setya Novanto saat diperiksa sebagai terdakwa pada sidang korupsi e-KTP hari ini.
“Kami bukan dalam posisi designer (saat kasus berlangsung), kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Maret 2018.
Baca: Setya Novanto: Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung
Dalam sidang tersebut, Setya Novanto mengetahui adanya aliran duit ke Puan dan Pramono Anung dari pengusaha Made Oka Masagung saat berkunjung ke rumahnya. “Itu untuk Puan Maharani US$ 500 ribu dan Pramono Anung US$ 500 ribu,” kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hasto menilai saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, menurut Hasto, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.
"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu 'dikalahkan', misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," ujar Hasto.
Baca juga: Setya Novanto Sebut Ganjar Pranowo Terima Jatah Duit E-KTP
Hasto menambahkan saat itu tidak ada posisi politik yang terlalu kuat bagi politikus PDIP terkait dengan kebijakan e-KTP.
